Tanah untuk Petani dan Upah yang Layak untuk Buruh adalah HAM
Ada sebuah keinginan bersama, agar momentum peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se-dunia dapat dipergunakan untuk mengusung tema-tema hak ekonomi, sosial dan budaya. Terlebih lagi untuk tema konflik agraria dan sengketa perburuhan (perselisihan hubungan industrial). Di mana, dalam perkembangannya konflik agraria tersebut telah menjadi konflik agraria dengan kekerasan yang melibatkan aparatur represif (bersenjata) negara melawan penduduk sipil (petani) yang mempertahankan hak-haknya. Juga di tengah badai krisis sosial politik dan sosial ekonomi, kaum buruh dihantam dengan PHK massal yang sepihak, upah yang tidak sesuai dengan kehidupan layak dan kekerasan yang ditujukan kepada setiap tuntutan buruh.
Dalam konteks HAM, pelanggaran hak sipil politik dialami oleh masyarakat Indonesia (khususnya Petani, buruh tani, buruh industri dan kaum miskin kota) sesungguhnya bermula dari pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat dengan hukum dan dengan kekerasan, yang mana kemudian perjuangan rakyat mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya tersebut disikapi oleh negara dengan cara-cara represif, kriminalisasi dan stigmatisasi (pelanggaran hak sipol). Untuk itu menjadi sangat penting untuk mendorong agar persoalan yang mendasari praktek pelanggaran tersebut mengemuka, sehingga bisa dicapai penyelesaian pelanggaran HAM secara lebih komprehensif.
Lebih teknis, demi mewujudkan kehendak tersebut, dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Serikat Buruh Jabotabek (SBJ) dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) melakukan turun ke jalan (aksi massa) dalam rangka peringatan Hari HAM Se-dunia (8/12).
Dengan mengusung tema “Tanah untuk Petani dan Upah Layak untuk Buruh Adalah HAM”, aksi ini bertujuan membongkar pandangan normative selama ini yang mengkotakkan HAM hanya sebatas sipil-politik an sich. Dan genre tuntutan aksi kali ini adalah reforma agrarian yang diyakini sebagai prasyarat terpenuhi hak ekosob rakyat yang berkeadilan sosial. Dimulai pukul 08:00 WIB, start aksi ini beranjak dari Masjid Istiqlal, dan kemudian long march ke Istana Negara.
Massa berjumlah ratusan, yang terdiri dari masyarakat petani (Jateng, Banten dan Lampung) serta buruh Jabotabek ini tampak antusias mendengarkan setiap orasi, dan sesekali berteriak, memekik “Hidup Rakyat!”. Aksi ini ditutup pada pukul 14:30 WIB dengan pembacaan statemen oleh Ali Fahmi, Koordinator Lapangan.
M. Taufiqul Mujib
