All human being are born free and equal in dignity and right. 
There are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article I, Universal Declaration of Human Right

Newsticker
Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” (torture) dengan “penganiayaan” (persecution). Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “penganiayaan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, karena jenis hukum keduanya juga berbeda. Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, ...
Berita
Jan 20

Rapat Perdana MAN dan BPN PBHI

Jakarta, pada 20 Januari 2016 bertemat di kantor sementara PBHI, diadakan pertemuaan antara Majelis Anggota Nasional (MAN) PBHI Terpiilih periode 2017 - 2020 mengadakan pertemuaan kordinasi. Majelis Anggota Nasional yang hadir antara lain Ismail Hasani, Dedy Ali Ahmad, Samaratul Fuad, Budi Dewantoro, Dedy Handoko. Sedangkan dari pihak BPN yang hadir adalah Totok Yuliyanto selaku Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI.

Selain membahas permasalahan organisasi, pada  pertemuaan diambil keputusan terkait Ketua dan Wakil Ketua Majelis Anggota Nasional yakni Ismail Hasani sebagai Ketua  dan Samaratul Fuad selaku Wkil Ketua MAN PBHI. Pada tingkat pengurusan BPN, diputuskan mengangkat Sdr. Desriko selaku Sekretaris BPN PBHI dan Sdri Regina Astuti selaku Bendahara PBHI Nasional. 

Print PDF
Dec 24

PBHI: Rezim Jokowi-JK Seperti Orde Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Yogyakarta mengecam tindakan polisi menangkap 34 mahasiswa Papua saat menggelar demo menolak peringatan hari Tri Komando Rakyat (Trikora), Senin (19/12) di provinsi tersebut.

Tindakan itu, menurut PBHI, mencerminkan gaya pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menyerupai rezim otoriter Orde Baru. Orde Baru merupakan rezim yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun secara represif.

"Dengan penangkapan dan pembubaran saat aksi menyampaikan pendapat ini, maka rezim Jokowi-JK tak ubahnya seperti Orde Baru," kata Direktur PBHI Adnan Pambudi dalam keterangannya, Selasa (20/12).

Adnan menyebut penangkapan terhadap 34 mahasiswa asal Papua itu sebagai tindakan berlebihan dan sewenang-wenang dari aparat kepolisian. Ia menyatakan polisi seharusnya melakukan pengamanan dan melindungi setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum.

Pembubaran aksi dan penangkapan itu juga berbau diskriminasi. Sebab, kata Adnan, mahasiswa Papua menggelar aksi tersebut secara damai dan tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan kepolisian.

"PBHI Yogyakarta meminta Polri untuk mengevaluasi cara Polda DIY menangani aksi unjuk rasa. Kami meminta pemerintah menjamin penghormatan dan perlindungan dalam menyampaikan pendapat di muka umum," ujar Adnan.

Penangkapan mahasiswa dan aktivis asal Papua tak hanya terjadi di Yogyakarta. Hal itu juga dilakukan kepolisian di sejumlah daerah seperti di Jayapura, Merauke, Nabire, Wamena, Manado, dan Gorontalo.

Sekretaris Umum Komite Nasional Papua Barat Ones Suhuniap mengklaim polisi, dalam penangkapan massal itu telah menangkap 488 aktivis dan mahasiswa asal Papua.

Pembangunan Papua

Apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini berbanding terbalik dengan yang dinyatakan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) mengenai pencapaian pemerintah di Papua selama dua tahun masa pemerintahan Joko Widodo.

Dalam laman resminya, KSP menyebut pemerintah telah melakukan upaya pembangunan manusia yang berkeadilan dan bermartabat di Papua. Salah satunya lewat penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Komitmen HAM itu dinyatakan lewat kebijakan pemberian grasi terhadap 5 tahanan politik dan pembentukan tim khusus untuk menyelesaikan kasus HAM di Papua. Pemerintah meyakini dua hal tersebut sebagai langkah awal penyelesaian isu HAM secara damai sekaligus sebagai refleksi guna mencegah pelanggaran HAM di masa depan.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyatakan pihaknya akan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan Papua. Dia menyatakan pendekatan HAM harus menjadi orientasi pembangunan di provinsi tersebut.

“Masyarakat Papua harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan dan jangan sampai justru rakyat hanya menjadi penonton saja,” kata Jokowi. “Gunakan pendekatan budaya yang menghormati kearifan lokal dan tempatkan rakyat Papua menjadi subyek.”

(wis/asa)

Sumber : http://www.cnnindonesia.com/politik/20161220103419-32-180930/pbhi-rezim-jokowi-jk-seperti-orde-baru/

Print PDF
Dec 08

Kongres VI PBHI


KONGRES VI 

PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA


“PENGUATAN HUKUM UNTUK PROMOSI DAN AKSES PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DAN DI REGIONAL”
Jakarta, 14-16 Desember 2016


LATAR BELAKANG

PBHI adalah organisasi berbasis anggota yang bertujuan untuk mempromosikan dan membela hak asasi manusia berdasarkan prinsip non-diskriminasi. PBHI didirikan pada bulan November 1996 sebagai respon atas situasi kritis hak asasi manusia dibawah regime despotic, Soeharto.

Sampai hari ini, PBHI telah memperluas jangkauannya termasuk di area berikut: Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jakarta Raya. Anggota PBHI yang sudah mencapai sejumlah 1000 orang, tersebar dengan variasi pekerjaan; pengacara, buruh, petani, dosen, peneliti dan juga professional.

Selama perjalanannya, PBHI telah mempromosikan hukum dan memperkuat system hukum untuk keadilan, yang dilakukan dalam kerangka mempromosikan dan memperjuangkan nilai-nilai Universal Hak Asasi Manusia. Penerima manfaat dari layanan PBHI tidak hanya korban pelanggaran HAM secara Umum, Masyarakat Adat, Kelompok Minoritas akan tetapi termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, dan perempuan .

Pendekatan yang dipergunakan PBHI dalam menjalankan misinya adalah melalui pendekatan yang menyatukan tiga kekuatan sekaligus; (1) Komunitas melalui penguatan kesadaran hak dan pemahaman system hukum; (2) Eksperimen melalui pengajuan gugatan dan pembelaan hak melalui system yudisial dan quasi- yudisial; (3) Monitoring untuk policy reform sector hukum dan hak asasi manusia.

Kontribusi PBHI terhadap promosi hak asasi manusia dan hukum sebagai alat untuk melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Asasi Manusia, telah didukung oleh banyak kelompok, termasuk; organisasi rakyat; donor; pemerintah luar negeri; individu; dan institusi negara, Lembaga Regional dan Internasional.

Peran PBHI dalam memperkuat komunitas, melakukan eksperimen hukum untuk penguatan institusi yudisial dan quasi yudisial, serta untuk menjaga konsistensi kebijakan dan tindakan negara terkait hak asasi manusia, perlu untuk kembali diperkuat melalui pertemuan antar anggota yang tersebar dalam berbagai wilayah melalui Kongres VI PBHI yang merupakan ajang untuk melakukan Konsolidasi Organisasi, evaluasi, proyeksi kerja-kerja di Bidang Hak Asasi Manusia.
TUJUAN

Tujuan diselenggarakannya Kongres VI ini adalah, untuk:

1. Sebagai ajang untuk memperkuat jaringan, komunikasi seluruh komponen masyarakat sipil dalam rangka memperkuat kerja-kerja Pemenuhan, Perlindungan, Penghormatan dan promosi Hak Asasi Manusia.
2. Sebagai ajang untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kiprah dan kerja kerja organisasi dalam satu periode;
3. Membahas dan mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban Majelis Anggota Nasional dan Badan Pengurus Nasional;
4. Mendengar informasi kegiatan PBHI Wilayah sebagai dasar mengambil kebijakan strategis organsiasi;
5. Membahas Perubahan AD-ART, Program Kerja dan Rekomendasi Organisasi untuk periode 2016-2019;
6. Memilih dan menetapkan Anggota dan Ketua Majelis Anggota Nasional (MAN) Periode 2016-2019;
7. Memilih dan menetapkan Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI periode 2016-2019.

TEMA KONGRES VI PBHI
Dengan memperhatikan perkembangan Pemenuhan, Perlindungan, Penghormatan dan Promosi Hak Asasi Manusia yang terjadi didalam dan Luar Negeri, maka Kongres VI PBHI ini mengambil tema sebagai berikut :

“PENGUATAN HUKUM UNTUK PROMOSI DAN AKSES PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DAN DI REGIONAL”

DETAIL KEGIATAN

1. Peserta
a. Kongres ini akan dihadiri oleh perwakilan dari anggota PBHI, Badan PengurusWilayah PBHI, Majelis Anggota Wilayah PBHI, Badan Pengurus Nasional PBHI, Majelis Anggota Nasional PBHI yang tersebar di 10 wilayah di Indonesia. Mekanisme penentuan peserta dari wilayah akan mengacu pada hasil rapat pra kongres yang akan diadakan dimasing-masing PBHI Wilayah
b. Selain dari internal, PBHI akan secara khusus mengundang peserta dari eksternal PBHI sebagai peserta peninjau yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat Sipil, Akademisi, Praktisi, dan Kalangan Profesi lainnya.

2. Waktu dan Tempat
Kongres VI PBHI rencananya ini akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 14-17 Desember 2016.

3. Rangkaian Kongres
Kongres VI PBHI akan diselenggarakan melalui rangkaiaan :
a. Pra Kongres VI PBHI
Pra kongres merupakan sarana bagi anggota untuk bertemu dan berkumpul dimasing-masing kantor wilayah untuk membahas evaluasi organisasi, rekomendasi atas program-program strategis, perubahan aturan oraganisasi dan rekomendasi pihak-pihak yang dianggap menjalankan PBHI ditingkat nasional (Badan Pengurus Nasional dan Majelis Anggota Nasional. Acara ini diselenggarakan oleh masing-masing PBHI Wilayah sebelum 9 Desember 2016.

b. Lokakarya Nasional
Sebelum dilaksanakan kongres, peserta kongres dan lembaga mitra jaringan diharapkan hadir dalam lokakarya nasional dengan tema “Indonesia Rumah Bersama Memahami Status Pemenuhan HAM Kelompok Minoritas dan Kelompok Marginal”. Pertemuaan ini diharapkan dapat menghasilkan peta tantangan strategis dan alternative intervensi yang kontekstual dan berkelanjutan pada masing-masing kelompok isu. Acara ini akan diselenggarakan pada 14 Desember 2016

c. Kongres VI PBHI
Seluruh masukan dari hasil pra kongres dan lokakarya nasional akan dibahas dalam pertemuaan tertinggi anggota dan pengurus PBHI. Kegiataan Kongres ini rencananya akan diselenggarakan pada 14 – 17 Desember 2016

BUDGET
Anggaran kegiatan ditaksir sebesar Rp. 508.850.000 (lima ratus delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dana kegiatan berasal dari KAS PBHI, Sumbangan Anggota PBHI dalam bentuk Donasi (ke rekening atas nama PBHI : Bank Mandiri : 123.0004.136.117 / BCA 878-0035-961, Konstribusi Peserta dalam bentuk penyediaan transportasi dari dan ke lokasi kongres, Kerjasama dengan Mitra-mitra dan Jaringan PBHI dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi rangkaian agenda Kongres VI PBHI. Seluruh pemasukan dan pengeluaran akan dimumkan melalui website PBHI

DAFTAR PANITIA PENYELENGGARA
Kongres VI PBHI ini dilaksanakan oleh Majelis Anggota Nasional yang dibantu oleh Badan Pengurus Nasional PBHI dengan membentuk kepanitian yang terdiri dari Panitia Pelaksana dan Panita Pengarah (Surat Keputusan Tentang Panitia terlampir) dengan Alamat Panitia di Jalan Hang Lekiu II No. 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120, Tlp./Fax., (021) 7208850/ (021)22775683, email; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , kontak Person Panitia atas nama Irfan Fahmi,S.H., M.H,/ HP: 081314051950.

PENUTUP
Demikian proposal ini di buat untuk menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh elemen PBHI, Mitra, Jaringan serta pihak lain yang berkepentingan dengan terselenggaranya Kongres VI PBHI.

Jakarta Oktober 2016
Panitia Kongres VI PBHI

Lampiran : 

Perkiraan Anggaran Kongres VI PBHI

Panitia Kongres VI PBHI

Print PDF
Dec 08

Pendataan Anggota PBHI

Kepada Yth.
Anggota Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) 
di 
Tempat

Dengan horma Saat ini PBHI sedang melakukan pendataan ulang anggota PBHI dari seluruh Indonesia, baik yang berhimpun di wilayah-wilayah PBHI atau yang tidak berhimpun dan berada di luar wilayah dimana PBHI berada. Pendataan ini bagian upaya PBHI untuk melakukan perbaikan manajemen organisiasi dari proses tahapan menuju Kongres yang akan diselenggarakan pada 14 - 17 Desember 2016.

Data ini sangat penting untuk memetakan langkah konsolidasi PBHI ke depan. Karena itu kami mohon partisipasi anda untuk mengisi formulir secara online dan mengirimkannya melalui menu kirim/submit di akhir kuesioner ini. Cukup klik 
https://goo.gl/forms/iZnz6Ae0CsdaRGkz1 dan mengirimkannya, nama anda sebagai anggota PBHI akan terverifikasi oleh Tim Pendataan PBHI.

Kami juga meminta anda berpartisipasi untuk menyebarkan email ini kepada anggota lain yang belum terjangkau melalui email ini, baik menggunakan WA, email, FB, dan media lainnya. 

Terima kasih.
an. Pengurus PBHI Nasional 

Print PDF
Nov 07

Victim of Police Shooting Seek Justice After 9 Years

 

Iwan Mulyadi, 25, was downcast as he read out parts of a letter that he had written to President Joko “Jokowi” Widodo in front of the West Sumatra provincial legislative council building on Tuesday.

Iwan read out that when he was in junior high school back in 2006, he was shot by a police officer from the Kinali police precinct, West Pasaman regency. The shooting had paralyzed him permanently.

He said the President and the National Police were responsible for his paralysis. “The court has said so. Don’t you forget. You and the National Police owe me Rp 300 million (about US$22,000),” he said haltingly.

Quoting the court’s ruling on his case, Iwan demanded that the President obey the law and give him his rights. “Sir, I am waiting for justice,” he said.

Nine years ago, when Iwan was 16 years old, he was with his friend, Aken, when First Brig. Nofrizal came to his house in plain clothes with a warrant to investigate a stone-pelting case that allegedly involved Iwan.

While holding Aken, who came out of Iwan’s house first, Nofrizal fired his Taurus Colt .38 revolver into the air, telling Iwan to come out of the house or otherwise he would shoot him.

When Iwan came out of the house, stepping down the stairs of his house with the policeman to his back, Nofrizal suddenly shot him. Nofrizal and Aken then rushed Iwan to the hospital.

The bullet hit his spinal cord, and Iwan was completely paralyzed from his waist down. He spent almost a month at the hospital and during that time, Nofrizal only visited him once, asking for an amicable settlement by giving him a wheelchair.

Since then, Iwan has been unable to move much without the help of others. He cannot even turn his body in bed or move to his wheelchair.

Nofrizal was sentenced to 18 months in prison for severe persecution but was not dismissed from the police. He is currently serving in a police precinct in Padang, the capital of the province.

With assistance from the West Sumatra branch of the Indonesian Legal Aid and Human Rights Association (PBHI), Iwan’s father Nazar filed a civil lawsuit against the National Police because Nofrizal was operating under a police warrant when he committed the shooting.

In 2008, the West Pasaman District Court demanded that the National Police pay compensation of Rp 300 million to Iwan. The Padang Higher Court upheld the ruling two years later and the Supreme Court turned down the police’s appeal in the case in 2011

“In 2012, we proposed the implementation of the ruling, but up till now, Iwan has still not received his rights and his dues even though the ruling has a fixed legal force,” West Sumatra PBHI chairman Wengki Purwanto said.

Chairman of the West Sumatra legislative council’s Commission I, Marlis, who received Iwan on Tuesday, said that the council last year had discussed the case with West Sumatra Police Chief Brig. Gen. Bambang Sri Herwanto.

“The police chief said that the challenge was that the fund had to be included in the state budget through the National Police and this took time,” Marlis said.

He promised to discuss the matter with council speakers and ask about the compensation directly at National Police headquarters.

Separately, Iwan hoped that the President would hear of his letter and pay the compensation soon. “I will continue fighting for my rights,” he said.

sumber : Jakartapost

Print PDF

Pers Release

PBHI mendesak Negara (POLRI) untuk memb

Iwan Mulyadi, korban lumpuh permanen akibat kena tembak oleh anggota Polri 2006 yang lalu. Masih belum menerima haknya. Iwan diberlakukan tak adil oleh Negaranya. 14 Agustus 2007 melalui PN Pasaman ...

Administrator | Monday, 19 December 2016

READMORE

POLRI Ubah Kebebasan Jadi Makar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan aparat Bareskrim Polri dan Polda yang menangkap dan menahan 10 aktivis politik pada 2 Desember 2016, yaitu Adityawarman Thaha, ...

Administrator | Thursday, 8 December 2016

READMORE

Pseudo-Penegakan Hukum Lingkungan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ...

Administrator | Monday, 25 July 2016

READMORE

Kepala BNN Seharusnya Orang Berpengalama

Keputusan Kepala Polri Jenderal Badrodin mengganti Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Budi Waseso dan keputusan Presiden Joko Widodo mengganti Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Anang Iskandar ...

Administrator | Sunday, 6 September 2015

READMORE

More in: Pers Release

-
+
1

 ©2011 erHarvest All rights reserved.