Padang, Sumatera Barat. PBHI Sumatera Barat dalam siaran persnya menyatakan "Pernyataan Kabid Humas Polda Sumbar AKBP Kawedar, bahwa tidak ditemukan unsur kekerasan dan penganiayaan dalam kematian dua kakak beradik (Faisal Akbar (14) dan Busri MZN (17) ) di tahanan Polsek Sijunjuang murni karena bunuh diri berdasarkan hasil otopsi dokter RS. M. Djamil Padang (30/12) dianggap sebagai pembohongan publik". Hasil otopsi jenazah baru diberikan pada Rabu/4 Januari 2011, sementara pernyataan Kabid Humas POLDA sumbar sudah mengumumkan penyebab kematian kedua tahanan pada jum’at/30 Desember 2011. 

Berdasarkan temuan PBHI Sumbar di lapangan, indikasi penganiayaan terhadap dua korban sudah ada sejak penangkapan hingga dalam tahanan. Penganiayaan semenjak penahanan diduga dilakukan dalam proses penangkapan sebagaimana disampaikan orang tua korban bahwa pada saat di tahan anaknya menggunakan baju kaos lengan pendek dan celana pendek yang sudah kotor yang diduga keras akibat penganiayaan oleh pihak kepolisian di Bukit Putuih dan di dalam Polsek.
Saat menjenguk faisal dalam tahanan, orang tua korban menemukan anaknya dalam keadaan tidak wajar, dimana untuk mengambil nasi saja tidak bisa (“untuk berjalan maambiak nasi se ndak bisa” ungkap orangtua Korban). Pada saat itu orangtua korban meminta kepada pihak kepolisan untuk tidak menyiksa anaknya “Alah mah pak jan di tangani juo anak den”. 

Selama masa penahanan pihak keluarga tidak pernah diberikan surat penangkapan dan penahanan. Penahanan Budri MZN yang ditangkap di Kiliran jao pada tanggal 26 Desember 2011 jam 9 malam juga “dihadiahi’ tembakan oleh pihak kepolisian di betis korban saat korban hendak pulang kerumah. Orangtua korban mengutuk keras tindakan dari pihak kepolisian yang tidak manusiawi dan meminta kepada pihak Kepolisian untuk bertanggung jawab.
Setelah kematian, banyak bekas lebam karena pukulan di sekujur tubuh kedua jenazah, pada jenazah Faisal terlihat bekas pukulan benda tumpul di punggung Kepala dan bagian tubuh lainnya, di paha terdapat luka bekas sentruman listrik, leher dan tangan patah, jari-jari tangan patah, telinga berwarna hijau, hidung mengeluarkan darah segar, jempol kaki keduanya pecah sedangkan pada Jenazah Busri keadaan lebih parah, yaitu rahang mulut lepas/patah, gigi rontok, pada kaki ada bekas sayatan, tangan sebelah kanan patah serta batok kepala bagian belakang lunak.

Kematian Faisal Akbar (14) dan Busri MZN (17) di ruang tahanan kantor kepolisian sektor Sijunjung, Sumatera Barat pada hari Rabu (28 Desember 2011) diketahui oleh keluarga tidak dari penjelasan langsung oleh pihak kepolisian Sijunjuang, akan tetapi dari pemberitahuan warga. anehnya, saat pihak keluarga hendak membawa pulang jenazah korban, Kepolisian meminta Keluarga korban untuk menandatangani surat perjanjian damai dengan polisi agar bisa melihat dan mengambil jenazah.

Berdasarkan temuan PBHI Sumbar sebagaimana diuraikan di atas, sangat patut diduga adanya indikasi tindak Pidana berupa penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dengan pemberatan sebagaimana ketentuan Pasal 351 KUHP ayat (3) Jo. Pasal 52 KUHP. Seandainya jika memang terbukti bahwa kematian kedua tahanan tersebut adalah murni bunuh diri maka ketentuan Pasal 351 (2) tentang penganiayaan harus dikenakan terhadap pelaku dengan melihat kondisi Jenazah yang parah dan banyak ditemukan bekas kekerasan.

Tindakan-tindakan yang menyebabkan kematian kedua tahanan tersebut jelas telah melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah dijamin didalam UUD 1945, UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM serta instrumen hukum terhadap Hak tersangka sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP dan juga Hukum internasional mengenai hak-hak tersangka

Terhadap tindakan tersebut, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi manusia Indonesia (PBHI) wilayah Sumatera Barat megutuk perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan terhadap kedua tahananan. Sebagai bentuk Negara Hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, tindakan sewenang-wenang apalagi mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap hukum dah Hak Asasi Manusia, apalagi hal tersebut dilakukan oleh Penegak Hukum.

PBHI Sumbar mendesak kepolisian untuk melakukan percepatan dalam penanganan kasus ini agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat dengan menindak tegas jajaran kepolisian di Polsek Sijunjuang. Memberhentikan Kapolsek Sinjunjuang dari jabatannya dan sekaligus menonaktifkan sementara anggota Polsek yang diduga terlibat untuk memudahkan pemeriksaan. Terhadap Polda Sumbar yang diduga telah melakukan kebohongan Publik harus diperiksa dalam dugaan tindak pidana dan dugaan pembohongan publik terkait pengumuman penyebab kematian kedua korban. Hal ini semata sebagai wujud Pengayoman kepada masyarakat serta bentuk komitmen untuk melakukan pembenahan internal di tubuh POLRI.

Link  : PBHI Sumatera Barat