All human being are born free and equal in dignity and right. 
There are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article I, Universal Declaration of Human Right

Newsticker
Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” (torture) dengan “penganiayaan” (persecution). Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “penganiayaan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, karena jenis hukum keduanya juga berbeda. Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, ...
Jun 29

Insiden di Solok Bukan Kesalahpahaman tapi Murni Penembakan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar menilai, tertembaknya sekeluarga di Sungai Lasi yang diduga dilakukan oleh anggota Polres Solok Kota, bukan kesalahpahaman tetapi murni penembakan.

Ketua PBHI Sumbar Wengki Purwanto dalam siaran persnya, Minggu (28/6) mengatakan, sangat wajar apabila korban memacu laju kendaraanya, karena tidak tertutup kemungkinan orang mencoba menghentikan dan mengejar mobilnya adalah perampok, mengingat polisi saat itu berpakaian sipil.

“Seharusnya polisi tidak menembak ke arah penumpang mobil yang menyebabkan jatuhnya korban. Ini bukan kesalahpahaman, PBHI Sumbar menilai ada unsur niat/kesengajaan dari polisi yang mengejar untuk melakukan penembakan,” ujarnya.
Menurutnya, tindakan Tim Buser Polres Solok Kota telah menciderai citra polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Tindakan tersebut tidak mencerminkan fungsi Polri.

Selain itu, penembakkan yang melukai warga sipil tersebut jelas tidak sejalan dengan prosedur tetap (Protap) Polri dalam penggunaan kekuatan. “Harusnya ketika telah berhasil memepet mobil, polisi bisa saja melakukan pendekatan persuasif atau tembakkan bisa diarahkan ke ban mobil, sehingga tidak mengakibatkan jatuhnya korban,” lanjutnya.

Meskipun demikian PBHI mengapresiasi langkah dan komiten Kapolda Sumbar yang berjanji bertanggung jawab untuk semua biaya pengobatan korban dan mengusut permasalahan itu. “PBHI akan tunggu realiasi janji Kaploda Sumbar. Sebagi mitra institusi Polri dalam penegakkan hukum, PBHI juga akan kawal kasus ini untuk dapat di usut sebagaimana mestinya,” tegasnya. (aci)

Sumber : Harian Singgalang

Print PDF

Pers Release

PerPPU No 2/2017 (Ormas), Kontra Reforma

Pemerintah menerbitkan PerPPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin, 10 Juli 2017 kemarin. Pemerintah berdalih, bahwa PerPPU “Ormas” ini ...

Administrator | Friday, 14 July 2017

READMORE

PBHI mendesak Negara (POLRI) untuk memb

Iwan Mulyadi, korban lumpuh permanen akibat kena tembak oleh anggota Polri 2006 yang lalu. Masih belum menerima haknya. Iwan diberlakukan tak adil oleh Negaranya. 14 Agustus 2007 melalui PN Pasaman ...

Administrator | Monday, 19 December 2016

READMORE

POLRI Ubah Kebebasan Jadi Makar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan aparat Bareskrim Polri dan Polda yang menangkap dan menahan 10 aktivis politik pada 2 Desember 2016, yaitu Adityawarman Thaha, ...

Administrator | Thursday, 8 December 2016

READMORE

Pseudo-Penegakan Hukum Lingkungan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ...

Administrator | Monday, 25 July 2016

READMORE

More in: Pers Release

-
+
1

 ©2011 erHarvest All rights reserved.