Hari Ham Se Dunia, 10 Desember 2005: Tanah Untuk Petani Dan Upah Yang Layak Untuk Buruh Adalah Ham

Ada sebuah keinginan bersama, agar momentum peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se-dunia dapat dipergunakan untuk mengusung tema-tema hak ekonomi, sosial dan  budaya. Terlebih lagi untuk tema konflik agraria dan sengketa perburuhan (perselisihan hubungan industrial). Di mana, dalam perkembangannya konflik agraria tersebut telah menjadi konflik agraria dengan kekerasan yang melibatkan aparatur represif (bersenjata) negara melawan penduduk sipil (petani) yang mempertahankan hak-haknya. Juga di tengah badai krisis sosial politik dan sosial ekonomi, kaum buruh dihantam dengan PHK massal yang sepihak, upah yang tidak sesuai dengan kehidupan layak dan kekerasan yang ...

Kewajiban Negara Untuk Kesejahteraan

Ketua Umum Golkar yang juga Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menyampaikan pandangan bahwa demokrasi bisa dinomorduakan karena merupakan cara, alat, atau proses untuk meraih tujuan kesejahteraan rakyat. Kendati demikian, diharapkannya supaya demokrasi membawa manfaat (Kompas, 26 November 2007). Dalam hubungan itu, perlu dikemukakan bahwa demokrasi dan kesejahteraan harus pula ditempatkan dalam prinsip kewajiban negara (obligation of the state) untuk menghormati dan melindungi hak-hak sipil dan politik maupun untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pandangan yang mengutamakan kesejahteraan dan menomorduakan demokrasi, dapat ditinjau kelemahannya. Ditegaskan kembal ...

Menuju Rakyat Kuasa Pangan

Sekitar lima bulan lalu, tercatat seluruh media nasional (serta sebagian internasional) baik cetak maupun elektronik, memampang berita kematian penduduk negeri ini akibat busung lapar sebagai head lines. Lalu, masih laikkah Indonesia mendapat julukan Jamrud Khatulistiwa? Dalam rangka melindungi hak atas pangan, sesungguhnya negara telah menyiapkan perangkatnya, paling tidak seperti yang termaktub dalam UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan. Tetapi dalam prakteknya, busung lapar, gizi buruk dan flu burung membuktikan negara belum berhasil mewujudkan hak atas pangan bagi warga negara republik ini. Fenomena kelaparan yang melanda nusantara tak semata-mata ...

HUT PBHI: Perkembangan Dan Prospek PBHI - Oleh Arbi Sanit

Secara institusional, perkembangan PBHI selama sembilan tahun perjalanannya, mau tidak mau harus dicatat sebagai kemajuan yang mengesankan. Pertama, kepeloporannya melawan kehendak penguasa negara yang mengukuhkan tradisi oligarkhi pengorganisasian masyarakat berbentuk yayasan, ternyata sukses sekalipun agenda yang berwatak integralistik dibalik kehendak penguasa itu sudah diundangkan. Sampai dewasa ini, PBHI telah berhasil mengkreasi dan mewujudkan perhimpunan sebagai bentuk organisasi baru masyarakat melalui pengembangan tatanan, nilai, dan kinerja suatu perkumpulan warga masyarakat. Kedua, kiprah PBHI secara nasional dan internasional dalam memperjuangkan demokrasi dan ...

Advokasi Tanah Awuk; Membela Petani, Mengutuk Kekerasan Polisi

Minggu, 18 September 2005,  setelah mendengar kabar insiden kekerasan di desa Tanak Awu kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan menerima surat pengaduan dari FSPI (Federasi Serikat Petani Seluruh Indonesia), PBHI mengeluarkan protes keras dan kutukan atas tindak kekerasan yang dilakukan Polisi terhadap kaum tani. Hingga malam, PBHI terus berkoordinasi dengan FSPI, membikin draft surat kuasa, dan bersama elemen lain bermaksud menyelenggarakaan konferensi pers, keesokan hari di kantor FSPI. Senin, 19 September 2005, sembari menunggu wartawan datang di kantor FSPI, berbagai elemen melakukan perbincangan dan memutuskan ...

Tentang Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005: Laksanakan Pasal 33 UUD1945 untuk BBM Sekarang Juga!

Akibat kenaikan harga BBM sebanyak dua kali dalam bulan Maret dan Oktober tahun 2005 dampaknya bagi masyarakat awam dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, harga barang-barang turut naik. Angka inflasi yang diasumsikan oleh APBN akan terkendali pada tingkat 5 persen, dalam kenyataannya melonjak  menjadi sekitar  18 persen. Angka yang sudah tinggi ini, karena bersifat rata-rata tertimbang dari berbagai barang dan jasa,  belum sepenuhnya menggambarkan yang terjadi. Harga barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan kebutuhan sehari-hari rakyat banyak, seperti bahan makanan dan jasa transportasi, menyesuaikan kenaikan dengan lebih cepat ...