Tentang Pertahanan Di Indonesia

Oktober 2005 Writing panel: Gunawan Studi Kebijakan, Divisi Analisa Kebijakan Publik, Pemantauan, dan Kampanye PBHI bab 1  buku putih dan merah darah   “Apapun Bisa Dilakukan oleh Militer,Kecuali Mendirikan Bayonet dan Duduk Diatasnya”“Tuhan Berpihak Kepada Bataliyon yang Terkuat”    ...

Pengabdian Yang Berujung PHK, Kasus PHK Karyawan Securicor (238 Orang)

Setiap individu memiliki kewajiban dan hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai manusia yang dituntut untuk mengolah dan menata kehidupan yang bermartabat dan layak. Maka dalam hal ini bahwa setiap individu untuk selalu menjalankan aktifitas dengan bekerja pada berbagai sektor kehidupan, dan salah satunya adalah bekerja  sebagai karyawan buruh. Menjadi persoalan besar pada kondisi negara kita yang kini terpuruk, di tengah-tengah krisis ekonomi yang semakin sulit, pengangguran dimana-mana, sulitnya lapangan kerja lebih diperparah lagi dengan menjamurnya pemutusan hubungan kerja dan kebijakan-kebijakan yang sering kali bertentangan dengan Undang-undang, masalah i ...

Aksi Bersama Merebut Kedaulatan Pangan

“Buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin kota, Bersatu padu rebut demokrasi, Gegap gempita dalam satu suara, Demi tugas suci yang mulia, Hari-hari esok adalah milik kita, Terbebasnya massa rakyat pekerja, Terciptanya tatanan masyarakat, Adil makmur sepenuhnya, Marilah kawan mari kita lanjutkan, Ditangan kita terletak arah bangsa, Marilah kawan mari kita nyanyikan, Sebuah lagu tentang pembebasan, Dibawah topi jerami, Ku susuri terik matahari, Berjuta kali turun aksi bagi satu langkah pasti, Di bawah rezim tirani, Ku susuri garis revolusi, Berjuta kali lawan tirani, Bagiku satu langkah pasti” 1. Human Rights Day Momentum ...

Advokasi Hak Atas Pangan Pbhi: Rakyat Butuh Pangan Bukan Penggusuran

1. Mengapa Hak Atas Pangan Banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau, sesungguhnya menunjukan masih kacaunya pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Pun demikian dengan persoalan air bersih terutama di kota besar seperti Jakarta. Dengan maksud membenahi manajemen di perusahaan daerah air minum, PAM JAYA diprivatisasi, tapi apa yang menjadi hasil, kualitas air masih buruk dan harganya kian mahal. Maka pengelolaan sumber daya air berpengaruh kepada hak atas pangan masyarakat. Namun ditengah situasi tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) justru menolak permohonan judicial review dari organisasi-organisasi masyarakat sipil (Civil ...

Surat Pencabutan Izin, Awal Dari Tragedi Tanak Awu (catatan Tragedi Tanak Awu-NTB)

Tidak banyak orang Indonesia mengenal sebuah nama daerah yang dikenal dengan Tanak Awu. Namun pada 18 September 2005 lalu, mata dan telinga publik di Indonesia menjadi mengenalnya. Karena di sana, berita mengenai tindak kekerasan oleh aparat Kepolisian terhadap penduduk sipil (petani) mencuat. Tragedi Tanak Awu adalah insiden bentrokan antara aparat Polisi dengan petani di desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Insiden itu menimbulkan korban luka-luka. Tercatat 27 orang petani mengalami luka tembak, 6 orang petani mengalami luka memar, dan 16 orang petani ditangkap. Bentrokan disebabkan ...

Petani Tanak Awu Datangi Komnas Ham

Senin (27/2), puluhan petani dari Tanak Awu, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), didampingi Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), serta Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) mendatangi Komisi Nasional HAM. Kedatangan petani ini merupakan pengaduan atas situasi tidak aman di Tanak Awu akibat sengketa tanah. Pun dalam pertemuan kali ini rombongan meminta penjelasan perkembangan penanganan kasus pada Komnas HAM. Rombongan yang berjumlah sekitar dua puluh orang ini ditemui oleh Eny Suprapto, Komisioner dari Hak Atas Rasa Aman Komnas HAM. Warga mengeluh dan meminta bantuan Komnas HAM lantaran semakin ...

Komnas Turba Ke Tanah Awuk

 1O Oktober 2005 Setelah terjadi tragedi kemanusian, akibatan tindak pembatalan ilegal yang kemudian berbuntut pada tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap rapat umum petani di desa Tanak Awu kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari Minggu 18 September 2005, berbagai elemen kritis masyarakat sipil demokratis, pada hari Senin 19 September 2005, menuntut Komnas Ham untuk bersikap atas pelanggaran ham tersebut. Secara terpisah - dalam siaran pers Nomer 019/SP-PBHI/IX/05 tanggal 19 September 2005 – PBHI menyatakan menuntut perhatian dari KOMNAS HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), ...