All human being are born free and equal in dignity and right. 
There are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article I, Universal Declaration of Human Right

Newsticker
Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” (torture) dengan “penganiayaan” (persecution). Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “penganiayaan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, karena jenis hukum keduanya juga berbeda. Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, ...
Pers Release
Dec 19

PBHI mendesak Negara (POLRI) untuk membayarkan ganti kerugian kepada Iwan Mulyadi

Iwan Mulyadi, korban lumpuh permanen akibat kena tembak oleh anggota Polri 2006 yang lalu. Masih belum menerima haknya. Iwan diberlakukan tak adil oleh Negaranya. 14 Agustus 2007 melalui PN Pasaman Barat, Iwan menggugat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Negara terhadap dirinya. Pengadilan kemudian menghukum Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden RI Cq. Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Sumatera Barat Cq. Kepolisian Resor Pasaman Barat Cq. Kepolisian Sektor Kinali selaku Tergugat I untuk membayar ganti rugi immaterial 300 juta kepada Iwan Mulyadi. 
Sejak putusan berkekuatan hukum tetap (terhitung mei 2011) hingga saat ini (desember 2016) Pemerintah Republik Indonesia (POLRI) selaku Tergugat I TIDAK MELAKSANAKAN AMAR PUTUSAN MA.RI Nomor: 375PK/Pdt/2015 jo Putusan MA.RI No. 2710K/PDT/2010 jo. Putusan PT Padang Nomor : 56/PDT/2009/PT.PDG jo. Pengadilan Negeri Pasaman Barat No.04/PDT.G/2007/PN.PSB yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkcarcht Van Gewijsde) tersebut. Sehingga Iwan Mulyadi belum menerima haknya berupa Ganti Rugi  (immateriil) sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).      
 
Pada Kamis 22 Desember 2016, PBHI bersama Iwan Mulyadi mendatangi KOMPOLNAS RI bertemu dengan Komisioner Kompolnas Poengky Indiarti SH, LLM dan KOMNAS HAM RI. Sahnan Sahuri Siregar selaku kuasa hukum Iwan menyatakan, jawaban Div. Humas Mabes POLRI Rikwanto sekalipun lebih baik, tapi belum menjawab persoalan, POLRI sebagai Institusi yang memiliki tugas pokok menegakan hukum semestinya melihatkan sikap hormat dan tunduk pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkcarcht Van Gewijsde). Karena norma Persamaan dihadapan hukum  (equality before the law) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tak hanya mengikat warga negara, juga bagi Negara. 
 
UUD 1945 juga memuat norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, hak untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum juga dikategorikan sebagai salah satu hak tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 
 
Kami dari pihak korban telah lama melaksanakan dan mengajukan permohonan eksekusi atas putusan perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewijdde), Namun Negara (POLRI) tetap tidak melaksanakan kewajibannya menjalankan amar putusan pengadilan dengan alasan tidak mempunyai anggaran. Akibatnya keadilan di Negara Hukum terabaikan.
 
Totok Yulianto selaku Ketua PBHI Nasional menyatakn Peristiwa ini harus menjadi perhatian semua pihak sekaitan dengan upaya pemenuhan HAM. Padahal  secara normatif, UUD 1945 sebagai konstitusi negara telah meletakkan konsep perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia secara lebih memadai. Aparat penegak hukum sebagai lembaga yang fungsinya berkaitan dengan penegakan hukum tidak boleh menciderai hukum dan keadilan. Olehnya, kedatangan kami hari ini ke KOMPOLNAS adalah dalam rangka mendorong perbaikan kebijakan Institusi POLRI. Jangan kemudian, persoalan administrasi anggaran membuat Respon Negara tidak bertanggung jawab terhadap Korban. Kami juga berharap kepada KOMNAS HAM untuk membuat Rekomendasi konkrit kepada POLRI sebagai bentuk pertnggungjawaban atas pelanggaran HAM yang dilakukan Negara terhadap Warga Negara. Sehingga kedepan Negara punya mekanisme pertanggungjawabn yang jelas atas pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM.       
 
Untuk lebih jelasnya silahkan menghubungi 
1. Ketua PBHI Nasional sdr. Totok Yulianto (0822-9777-1782) 
2. PBHI Sumbar/kuasa hukum iwan  Sahnan Sahuri Siregar (0813-6328-2973)
Print PDF
Dec 08

POLRI Ubah Kebebasan Jadi Makar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan aparat Bareskrim Polri dan Polda yang menangkap dan menahan 10 aktivis politik pada 2 Desember 2016, yaitu Adityawarman Thaha, Ahmad Dhani, Eko Suryo Suripto, Firza Huzein, Jamran, Kivlan Zein, Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet, Rizal Khobar, dan Sri Bintang Pamungkas. Mereka dikenakan Pasal 107 tentang Makar (KUHP), dan Pasal 28 ayat 2 UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Tindakan Polri itu dapat disebut sebagai perampasan hak atas kebebasan berpolitik, karena bertentangan dengan hukum hak asasi manusia (HAM) sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 28 UUD 1945, Pasal 23 Ayat 2 dan Pasal 24 Ayat 1 dan Pasal 25 UU No. 39/1999 tentang HAM, serta Pasal 19 Ayat 1 dan Pasal 21 UU No. 12/2005.

Pertama, kegiatan yang dilakukan para aktivis itu adalah merealisasikan kebebasan berpendapat dan menyebarluaskan pendapat mereka baik melalui media cetak maupun elektronik. Seorang di antara mereka, Sri Bintang Pamungkas menulis dan melayangkan sepucuk surat kepada Ketua MPR. Mereka menyerukan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat supaya MPR menggelar Sidang Istimewa (SI).

Pikirkan saja: [1] Apa dengan sepucuk surat bisa menggulingkan Presiden Jokowi dan membubarkan pemerintahannya? [2] Bukankah surat itu dilayangkan ke MPR? Jadi, yang bersangkutan percaya MPR, serta terserah MPR mau menggelar SI atau tidak. Sungguh berlebihan, seseorang mengeluarkan pendapat yang disampaikan ke MPR justru diubah jadi kejahatan makar.

Kedua, berkumpul atau mengadakan pertemuan adalah bagian dari kebebasan berkumpul untuk membuat kesepakatan atau keputusan. Mereka mengajak orang lain dengan tulisan atau gambar untuk bersama-sama mendatangi DPR/MPR dengan meminta parlemen ini mengggelar SI MPR.

Lagi: [1] Apa dengan mendatangi DPR/MPR, mereka bisa menggulingkan Presiden Jokowi dan membubarkan pemerintahannya? [2] Bukankah mereka meminta kepada MPR itu sesuai UUD 1945? Jadi, terserah MPR mau menggelar SI atau tidak. Lagi pula, berkumpul di Gedung DPR/MPR juga belum terjadi. Belum ada tindakan/perbuatan mereka yang berada di luar hukum. Begitu pula, tidak ada tindakan mereka yang merusak.

Demikianlah sikap dan tindakan Polri yang berlebihan, yaitu menangkap dan menahan orang dengan tuduhan serius: makar. Padahal tidak seorang pun yang memiliki senjata api untuk melakukan pemberontakan. Tidak seorang pun yang berperan sebagai komandan pasukan bersenjata untuk menyerang Istana Negara. Mereka juga tidak dalam keadaan sedang menjalankan misi “gerilya kota” untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Jokowi.

Mesti juga diingat, terlalu banyak contoh kasus di dunia bahwa aksi penggulingan pemerintah dilakukan dengan kekuatan bersenjata seperti kasus Turki dan Thailand. Sedangkan mantan Presiden Soeharto tumbang atas desakan gelombang demonstrasi sebelum dia meletakkan jabatannya pada 21 Mei 1998. Penggantinya, Habibie pun mencabut UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, serta delik makar tidak pernah lagi dikenakan pada orang yang melancarkan protes atau mempersiapkan protes.

Seharusnya Polri berkewajiban untuk menghormati kebebasan mereka berpendapat dan berkumpul yang dijamin dalam hukum HAM, karena kebebasan (freedom) bukanlah kejahatan (crimes). Polri tidak boleh mengubah kebebasan jadi makar, karena asumsi Polri kebebasan terkait protes terhadap pemerintah sama dengan kejahatan. Padahal delik makar ini dipungut dari pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk memberangus kebebasan orang di tanah jajahannya.

PBHI menyarankan supaya Polri membatalkan tuduhan dan membebaskan mereka dari tuduhan makar. Karena jika tetap diteruskan, Polri akan menerima tuduhan sebagai aparat penegak hukum yang mengembalikan rezim pemberangus kebebasan seperti di masa Orde Baru. Orde Baru biasa memberangus hak atas kebebasan dengan tuduhan makar atau subversif. Perilaku dan tindakan aparat Polri seperti ini jelas mengancam kebebasan politik, sebelum kemudian kriminalisasi orang yang mengekspresikan kebebasan.

Print PDF
Jul 25

Pseudo-Penegakan Hukum Lingkungan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kepolisian Daerah (Polda) Riau terhadap 15 perusahaan yang telah ditetapkan menjadi tersangka pembakaran hutan di Riau, PBHI menyampaikan keprihatinan serius dan bermaksud mengajukan sejumlah langkah penyikapan, baik langkah hukum maupun non hukum.

Kebakaran hutan 2015 menimbulkan kerugian serius. Data BNPB (2015) menunjukkan bahwa kerugian materiil yang dapat diidentifikasi jangka pendek adalah lebih dari Rp. 20 triliun. Sedangkan pemerintah telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 500 miliar. Dana tersebut terbagi untuk dana penyewaan pesawat dan helikopter, pelaksanaan hujan buatan, pengerahan personel hingga aktivasi posko. Sedangkan jumlah korban jiwa hingga Oktober mencapai 19 orang dan 529.527 orang terserang penyakit ISPA. Kerugian lain yang tidak teriidentifikasi termasuk kerugian sosial dan immateriil dipastikan lebih luas dari yang sudah diperhitungkan.

Tetapi, dari seluruh rangkaian peristiwa, respons, dan penanganan yang ditunjukkan oleh negara, PBHI menilai bahwa penegakan hukum lingkungan hanyalah basa-basi Jokowi untuk menunjukkan bahwa seolah pemerintah serius menegakkan hukum, tetapi secara diam-diam tetap memberikan previlege bagi perusahaan-perusahaan pembakar hutan. Polisi yang mengeluarkan SP3 adalah institusi di bawah kepemimpinan Jokowi yang bisa diperintah untuk mendukung komitmen Jokowi yang pernah disampaikan pada 2015 dalam merespons kebakaran hutan. Pseudo-penegakan hukum adalah tindakan seolah-olah menegakkan hukum, padahal yang terjadi sebaliknya. Beberapa indikasi itu adalah [1] vonis bebas PT BMH; [2] pemberian sanksi atas 23 perusahaan tanpa progres dan akuntabilitas; [3] sigap dalam menangani individu tersangka pembakaran; dan [4] terbitnya SP3 untuk 15 perusahaan.

Putusan bebas PT BMH

Gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas PT BMH terkait dugaan kelalaian PT BMH dalam menanganai kebakaran hutan 2014 tidak terbukti. Seluruh gugatan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Pada 2014 di wilayah konsesi PT BMH terjadi kebakaran dengan luas 20.000 ha. Atas dasar pengawasan aparaturnya di lapangan, KLHK berkeyakinan bahwa PT BMH telah lalai dalam memastikan areal konsesinya tidak terbakar.

Sebaliknya, PT BMH menolak seluruh tuduhan dan beralasan bahwa kebakaran yang terjadi bukan dilakukan oleh PT BMH, melainkan oleh pihak lain sehingga PT BMH tidak seharusnya bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi. Secara normatif, dalam UU 32/2009 tentang PPLH dan dan UU 41/1999 tentang Kehutanan diatur bahwa pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Namun, ketentuan normatif sebagaimana diatur merupakan klausul baku, yakni pada setiap pemegang hak maka melekat pula tanggung jawab. Putusan Pengadilan Negeri Palembang menggambarkan bahwa hakim tidak peka pada isu lingkungan. Putusan itu juga sekaligus dimungkinkan karena lemahnya data yang dimiliki KLHK sebagai dasar gugatan.

Publik tentu saja mengharapkan pemerintah sungguh-sungguh mengambil peran dan tanggung jawab terdepan dalam menyelamatkan hutan dan dampak kerusakannya. Tetapi tidak dengan kinerja yang tidak berkualitas. Karena itu putusan atas PT BMH cukup menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk lebih cermat menjerat korporasi yang benar-benar sahih untuk dimintai pertanggungjawaban dan diberi sanksi.

Pembekuan izin tanpa progress dan akuntabilitas

Pada musim kebakaran 2015, sebanyak tiga perusahaan dicabut izinnya, 16 dibekukan izin, administrasi paksaan 4 perusahaan. Sementara 14 perusahaan tahap penyusunan sanksi administrasi, pengawasan 19 perusahaan. Jadi, total ada 56 disanksi. Tetapi hingga awal Januari 2016, hanya 23 perusahaan yang telah diberikan sanksi pencabutan izin, paksaan pemerintah, dan pembekuan izin.

Meski telah memberi sanksi 23 perusahaan, tetapi tindak lanjut dari proses sanksi tersebut tidak pernah dipublikasikan kembali. Pengenaan sanksi-sanksi tersebut kemudian menjadi rimba baru yang sangat mungkin menjadi arena negosiasi baru bagi perusahaan. Berikut ini adalah 23 perusahaan yang pernah diberi sanksi:

Pencabutan izin

  1. HSL Riau
  2. DHL Jambi
  3. MAS Kalimantan Barat

Paksaan Pemerintah

  1. WKS Jambi
  2. IHM Kalimantan Timur
  3. KU Jambi
  4. BSS Kalimantan Barat

Pembekuan Izin

  1. BMH Sumatera Selatan
  2. TPR Sumatera Selatan
  3. WAJ Sumatera Selatan
  4. RPP Sumatera Selatan
  5. SWI Sumatera Selatan
  6. SPW Kalimantan Tengah
  7. HE Kalimantan Tengah
  8. IFP Kalimantan Tengah
  9. TKM Kalimantan Tengah
  10. KH Kalimantan Tengah
  11. LIH Riau
  12. SRL Riau
  13. PBH Jambi
  14. BMJ Kalimantan Barat
  15. DML Kalimantan Timur
  16. BACP Kalimantan Utara

Sigap menghukum individu; gagap memeriksa pelaku korporasi

Data yang dirilis kepolisian (2015) terdapat 218 kasus terkait peristiwa kebakaran hutan 2015, baik yang ditangani oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Kepolisian Daerah (Polda) serta Kepolisian Resor (Polres): Bareskrim 4 kasus, Polda Sumatera Selatan 34 kasus, Polda Riau 68 kasus, Jambi 18 kasus, Kalimantan Tengah 57 kasus, Kalimantan Barat 25 kasus, Kalimantan Selatan 8 kasus dan Kalimantan Timur 4 kasus. Kasus-kasus yang terkait individu sebagiannya telah tuntas di pengadilan; sedangkan untuk kasus yang melibatkan korporasi sebelumnya disebutkan terdapat 13 kasus dinyatakan P21 tetapi yang lanjut hingga ke pengadilan adalah 3 kasus. Transparansi informasi penanganan kasus-kasus tersebut tidak pernah diupdate dan mengalami kemajuan.

Terkait di Polda Riau, justru terdapat 25 tersangka individu dalam kasus kebakaran hutan tahun 2015 lalu. Sebanyak 25 petani tersebut sigap ditangani polisi meskipun mereka adalah petani yang hanya membakar sisa hasil panen (JMGR/Desember, 2015).

Anomali SP3

PBHI menilai SP3 merupakan kemunduran serius dari komitmen pemerintahan Joko Widodo dalam mereformasi tata kelola hutan di Indonesia yang secara serakah telah dikonversi menjadi perkebunan dan hutan tanaman industri. Konsesi tak terbatas pada perusahaan-perusahaan kayu dan agro industri telah menjadikan korporasi sebagai aktor dominan dalam menentukan kebijakan tata kelola hutan, termasuk kemungkinan mempengaruhi berbagai proses penegakan hukum lingkungan. Bahkan dalam beberapa kasus, korporasi lebih supreme dari aktor negara. Pada peristiwa kebakaran 2015, Jokowi dan jajaran pemerintahannya menunjukkan kegeraman serius dan penanganan yang gegap gempita. Respons tersebut menumbuhkan harapan. Akan tetapi, sikap pasif Jokowi atas vonis bebas PT Bumi Mekar Hijau (BMH) di Palembang misalnya, telah menjadi penanda ketidakseriusan Jokowi. Meski kemudian jaksa sebagai pengacara negara mengajukan banding, tetapi melihat jaksa dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkuat pembuktian yang tidak sungguh-sungguh, sulit mengharapkan ada kemajuan dalam penegakan hukum lingkungan.

Polda Riau menerbitkan SP3 dengan alasan bahwa lokus peristiwa pembakaran hutan adalah lahan yang dalam kondisi sengketa, sehingga tidak jelas pihak yang bertanggung jawab. Padahal, di lokasi yang sama, Polda Riau menetapkan 25 orang sebagai tersangka. Polisi sangat kontras dalam menangani kasus yang sama. Polisi sigap menghukum pelaku individu yang ditangkap hanya karena membakar sampah sisa hasil panen; sementara terhadap pelaku korporasi polisi gagal menjadi penegak hukum yang profesional dan adil. Nalar polisi keluar jalur logika pertanggungjawaban pidana.

Perlu diketahui, bahwa sengketa lahan di Riau antara perusahaan pemegang konsesi dengan masyarakat lokal terkait penguasaan bukan peristiwa yang baru-baru ini saja terjadi. Menurut catatan pengaduan pemerintah daerah provinsi Riau (2014), setidaknya ada 50 peristiwa sengketa lahan yang dilaporkan. Mayoritas adalah sengketa antara perusahaan dan masyarakat. Sengketa ini diawali dengan peristiwa penyerobotan lahan (land grabbing).

Amnesty International (2008) merilis laporan tentang perusakan paksa kurang lebih 300 rumah penduduk di desa Suluk Bongka, pada Desember 2008. Gas air mata dan tembakan karet dilepaskan oleh aparat kepolisian lokal, dengan bantuan Satpol PP. Guna menyelamatkan diri, masyarakat bersembunyi di hutan, dan pada saat itulah rumah mereka dirobohkan. Masyarakat desa saat itu tengah terlibat sengketa lahan dengan PT Arara Abadi, semenjak 1996. (Amnesty Internasional, 2008).

Konflik ini dipicu oleh adanya perbedaan interpretasi antara masyarakat lokal, yang memiliki ikatan genealogis dengan lahannya, dengan hak tertentu yang diperoleh oleh perusahaan melalui izin pengelolaan lahan/hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keterlibatan negara dalam sengketa ini, adalah melalui perannya sebagai fasilitator modal dan otoritas administratif, dengan menerbitkan izin penguasaan lahan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di areal tersebut. Pada konteks ini, negara luput melindungi hak warga negara, yang ditunjukkan dengan tidak adanya persetujuan (consent), yang diawali dengan informasi yang utuh  (informed), yang diberikan dalam rentang waktu yang cukup untuk dipertimbangkan/dipelajari (prior), dan dengan bebas/ tanpa paksaan/tekanan (free). Ketiadaan free, prior, and informed consent (FPIC) ini diindikasikan dengan adanya sengketa yang tidak kunjung selesai (indikasi ini dikuatkan oleh pernyataan Polri yang menyatakan bahwa alasan SP3 adalah karena lahan tersbut adalah lahan sengketa, sehingga kehilangan obyek dan subyek).

Berkaitan dengan kebakaran lahan, menurut analisa World Resources Institute (WRI/September, 2015), sekitar 37% kebakaran lahan di Sumatera terjadi di wilayah konsesi hutan tanaman industri, dan sisanya berada di area konsesi sawit.  Temuan yang menyatakan bahwa kebakaran berada di area konsesi dikuatkan dengan kebijakan perusahaan terkait ‘waspada kebakaran’, salah satunya APRIL, melalui pernyataan terbuka yang dirilis pada Juli, 2016.

Langkah bagi Jokowi

Menyimak empat indikator sebagaimana dikemukakan di atas, PBHI menilai bahwa SP3 yang merupakan produk kontroversial terbaru kepolisian di bawah kepemimpinan Tito Karnavian itu, merupakan ujian terakhir Jokowi untuk menunjukkan kesungguhannya dalam membela hutan di Indonesia; dan ujian pertama bagi Tito Karnavian mewujudkan polisi profesional dalam penegakan hukum.

Untuk menjawab harapan rakyat bagi pemanfaatan hutan yang adil, Jokowi perlu menunjukkan kesungguhannya membela hutan, merestorasi hutan, termasuk kemungkinan meninjau ulang areal konsesi yang telah diberikan bagi perusahaan sebagai salah satu jalan reformasi agraria. Tidak cukup hanya dengan membuat Badan Restorasi Gambut (BRG) yang juga memiliki kewenangan terbatas, karena tidak memiliki kewenangan eksekutorial. BRG masih tersandera oleh kewenangan yang melekat pada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Secara khusus PBHI mendesak:

  1. Jokowi memberikan perhatian serius pada proses penegakan hukum lingkungan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum Lingkungan. Mengandalkan kesungguhan Direktorat Penegakan Hukum di KLHK hanya menyerahkan kasus-kasus pelanggaran lingkungan hidup menemui jalan buntu.
  2. Jokowi memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempublikasikan secara terbuka kemajuan pengenaan sanksi-sanksi bagi 23 perusahaan. Banyak praktik ilegal operation korporasi yang dibiarkan oleh negara. Tidak menutup kemungkinan 23 perusahaan tersebut tetap beroperasi.
  3. Jokowi memerintahkan Kapolri untuk mengevaluasi terbitnya SP3 untuk 15 perusahaan termasuk kemungkinan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru dengan asistensi optimal dari para ahli hukum dan lingkungan serta elemen masyarakat sipil yang memantau hutan.

Kontak Person:

  • Irfan Fahmi, Pengacara/Anggota PBHI: 08159023416
  • Dedi Ali Ahmad, Pengacara/Anggota PBHI: 081389397474
  • M. Raziv Barokah, Peneliti Bisnis dan HAM Setara Institute: 08567333975

 

Print PDF
Sep 06

Kepala BNN Seharusnya Orang Berpengalaman

Keputusan Kepala Polri Jenderal Badrodin mengganti Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Budi Waseso dan keputusan Presiden Joko Widodo mengganti Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Anang Iskandar menimbulkan komentar sejumlah pihak. Dengan pergantian ini Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) merasa khawatir seiring pernyataan Budi Waseso di media yang intinya hendak menghilangkan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, mengirimkan mereka ke penjara atau penahahan akan menghemat anggaran negara, lebih efesien dan efektif dalam menyeleasaikan, serta mendorong untuk dilakukan hukuman mati bagi pihak-pihak yang dianggap sebagai gembong narkotika.

Jika pernyataan itu diiringi pelaksanaannya, PBHI khawatir dengan kemungkinan praktik yang sewenang-wenang atas hak-hak tersangka dan terdakwa oleh BNN yang diikuti oleh Kejaksaan. Karena banyak kasus tindak pidana adalah kasus narkotika. Kekhawatiran ini didasarkan pada beberapa persoalan berikut.

Pertama, terjadi proses yang tidak transparan ketika Presiden Jokowi menentukan pihak yang menduduki Kepala BNN, mengingat sebelumnya terjadi peristiwa penggeledahan kantor PT Pelindo II yang dilakukan para petugas Bareskrim yang dikawal dengan petugas berseragam yang menenteng senjata laras panjang.

Kedua, harus diingat bahwa BNN bukan lagi lembaga yang bersifat kordinasi yang sebelumnya ketuanya adalah ex officio dari Kapolri. Kepala BNN harus dipegang oleh pihak yang profesional yang mengetahui permasalahan narkotika. Dia tidak hanya pada memahami pemberantasan perdagangan gelap narkotika, namun juga terkait pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika serta dampak-dampak yang dihasilkan dari perdagangan gelap narkotika, sehingga tidak hanya terpaku pada pihak yang berasal dari Polri.

Ketiga, pernyataan Kepala BNN Budi Waseso yang menolak rehabilitasi pengguna narkotika dan lebih menginginkan para pengguna dikirimkan ke penjara merupakan pernyataan yang kurangnya memahami dan sekaligus pengalaman dalam melihat masalahn narkotika. Pendekatan mengirimkan pengguna narkotika ke penjara dikhawatirkan akan gagal mengatasi permasalahan inti dari penyalahgunaan narkotika. Diperlukan pendekatan kesehatan dan dukungan sosial, sebagaimana terkandung dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 serta Protocol 1972 yang mengubahnya, juga Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 yang mendasari lahirnya ketentuan alternatif penghukuman bagi pengguna narkotika sejak UU No 22 Tahun 1997 dan kemudian diubah menjadi UU No 35 Tahun 2009;

Keempat, mempertanyakan semangat pemberian hukuman mati bagi gembong narkotika dengan dasar Indonesia masuk ke dalam kategori darurat narkotika. Penting menjadi refleksi bersama apakah proses pengambilan data yang dijadikan dasar Indonesia darurat narkotika sudah benar? Apakah proses hukum yang dijalankan juga sudah benar serta tidak ada alternatif penghukuman lainya. Apakah mereka yang dihukum memang benar merupakn tokoh utama dalam perdagangan gelap narkotika, atau hanya sebagai kurir atau kaki tangan?

Kelima, penting bagi Presiden, DPR dan masyarakat untuk memberikan pengawasan ekstra terhadap langkah dan kerja Kepala BNN, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika tepat sasaran, yakni lebih ditujukan pada pelaku perdagangan gelap narkotika dan menjadikan para pengguna narkotika sebagai korban yang harus dibantu dalam mengatasi permasalahan dampak buruk penggunaan narkotika.

PBHI juga menganjurkan kepada DPR RI untuk menggunakan kewenangannya dalam meminta laporan terkait permasalahan pergantian Kepala BNN. Tukar posisi antara Anang Iskandar yang berpengalaman di bidang narkotika dengan Budi Waseso yang masih kurang namun sudah membuat pernyataan yang kurang sejalan dengan ketentuan hukum serta konvensi dan protokol internasional. Siapa pun penegak hukum, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak tersangka dan terdakwa merupakan kewajibannya.

Jakarta, 06 September 2015
Badan Pengurus Nasional
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)


Suryadi radjab

Print PDF
Aug 05

Presiden Jokowi Jangan Pungut Pasaldari Comberan Sejarah Kolonial

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) meminta Presiden Jokowi untuk tidak lagi memungut “pasal karet” (haatzai artikelen) – khususnya penghinaan kepala negara atau presiden – yang digunakan menghukum orang yang menyampaikan pendapat dan berekspresi di muka umum yang bersumber dari comberan sejarah kolonial Hindia Belanda. Tidak perlu juga Presiden Jokowi mengikuti jejak buruk hakim Sarpin Rizaldi yang menyeret dua anggota Komisi Yudisial (KY) sebagai tersangka atas tuduhan “pencemaran nama baik”, karena sumbernya sama saja, yakni comberan kolonial.

Ada beberapa alasan yang memperkuatnya. Pertama, masyarakat Indonesia tidak lagi berada dalam kontrol pemerintahan kolonial yang bertujuan mencegah perlawanan nasional atas penjajahan. Kedua, sejak 1998, sudah berakhir regim otoriter Soeharto yang mengantarkan masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih demokratis. Ketiga, negara Republik Indonesia (RI) sudah menjadi peserta dalam perjanjian atau hukum hak-hak manusia internasional (international bill of human rights).

Terutama dengan menjadi peserta dalam perjanjian hak-hak manusia internasional itu, maka semua aparat dan pejabat negara atau publik dibebankan kewajiban untuk menghormati hak-hak sipil dan politik, khususnya hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat. Ekspresi orang yang mengeritik dan mengejek atau membakar gambar dalam suatu nada protes harus dilihat dalam koridor ketiga kebebasan itu.

Tidak perlu presiden atau hakim merasa tersinggung atau terhina. Tidak boleh pula kritik atau kebebasan berbicara diplintir menjadi tindak pidana dengan menerjunkan aparat kepolisian untuk menangkap dan menahan orang yang mengekspresikan kebebasannya. Presiden Jokowi tidak perlu menjadi Soeharto atau setengah Soeharto. Cukup Soeharto saja yang tercatat dalam sejarah kelam hak-hak manusia di Indonesia. Bahkan, Presiden Jokowi tidak patut pula mengulangi sejarah Presiden Megawati yang mengadili sejumlah aktivis mahasiswa yang protes pada 2001.

Banyak kepala negara atau pejabat di seluruh dunia menjadi sasaran kritik, ejeken atau pernyataan yang pedas lainnya, apa pun hasil dari kebijakan dan program mereka. Namun, semua itu menjadi pengingat bahwa masih ada yang harus diperbaiki dalam pemerintahannya. Sebaliknya mencegahnya untuk tidak menggelar praktik yang sewenang-wenang terhadap hak-hak manusia.

PBHI menyarankan Presiden Jokowi untuk senantiasa mematuhi hukum hak-hak manusia bukan saja karena sudah menjadi peserta dalam hukum hak-hak manusia internasional, namun juga sudah dikandung dalam UUD 1945 hasil perubahan dan UU No. 39/1999 tentang HAM. Mematuhi hukum HAM berarti menghormati hak setiap orang yang mengekspresikan kebebasannya. Perilaku presiden seperti ini penting untuk menjadi contoh bagi para pejabat lainnya supaya tidak mengulangi langkah hakim Sarpin

Hormat kami 

Seketaris Badan Pengurus Nasional 

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)

Suryadi Radjab

Print PDF

Pers Release

PBHI mendesak Negara (POLRI) untuk memb

Iwan Mulyadi, korban lumpuh permanen akibat kena tembak oleh anggota Polri 2006 yang lalu. Masih belum menerima haknya. Iwan diberlakukan tak adil oleh Negaranya. 14 Agustus 2007 melalui PN Pasaman ...

Administrator | Monday, 19 December 2016

READMORE

POLRI Ubah Kebebasan Jadi Makar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan aparat Bareskrim Polri dan Polda yang menangkap dan menahan 10 aktivis politik pada 2 Desember 2016, yaitu Adityawarman Thaha, ...

Administrator | Thursday, 8 December 2016

READMORE

Pseudo-Penegakan Hukum Lingkungan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ...

Administrator | Monday, 25 July 2016

READMORE

Kepala BNN Seharusnya Orang Berpengalama

Keputusan Kepala Polri Jenderal Badrodin mengganti Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Budi Waseso dan keputusan Presiden Joko Widodo mengganti Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Anang Iskandar ...

Administrator | Sunday, 6 September 2015

READMORE

More in: Pers Release

-
+
1

 ©2011 erHarvest All rights reserved.