All human being are born free and equal in dignity and right. 
There are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article I, Universal Declaration of Human Right

Newsticker
Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” (torture) dengan “penganiayaan” (persecution). Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “penganiayaan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, karena jenis hukum keduanya juga berbeda. Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, ...
Buku
Jan 02

Hentikan Praktik Sewenang-Wenang dan Kejam

cover pbhi full.finalSebagaimana yang ditulis dalam buku ”Laporan Pelanggaran Hak-Hak Tersangka, Hentikan Praktik Sewenang-Wenang dan Kejam” Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menemukan demikian banyak informasi yang menunjukkan bahwa aparat kepolisian (law enforcement officials) telah melakukan penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang dan kejam terhadap para tersangka kriminal maupun orang-orang yang mengekspresikan kebebasan atau mempertahankan hak yang tersebar di 24 provinsi. Serentetan tindakan itu dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak manusia (human rights violation) baik pelanggaran yang bersifat prosedur hukum maupun pelanggaran hak-hak manusia yang berat/serius (gross/serious violation of human rights). Tindakan perampasan kebebasan pribadi ini dilakukan secara sah maupun ilegal, namun diiringi dengan penyiksaan dan perlakuan yang kejam.

Read more...
Print PDF
Jul 26

Membongkar Kebijakan Narkotika

Pemberlakuaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan memasukan beberapa golongan I dan golongan II psikotropika kedalam golongan I narkotika, menimbulkan pertanyaan besar apakah UU Narkotika  lebih mengedepankan HAM serta due process of law, khususnya bagi pengguna/pemakai untuk dirinya sendiri yang menjadi korban sistem perdagangan gelap narkotika yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, serta menjadi korban dari tindakan mereka dalam menggunakan narkotika?

Beranjak dari pertanyaan besar tersebut, PBHI bekerjasama dengan HCPI melakukan berbagai kegiatan dengan dibantu oleh penulis yang memiliki pemahaman dan pengetahuaan tentang permasalahan narkotika, hak asasi manusia dan hukum di Indonesia dengan melakukan berbagai rangkaiaan kegiatan, membuat suatu catatan kritis terhadap beberapa ketentuan dalam UU Narkotika beserta tinjauaan konstitusionalnya.

Read more...
Print PDF
Jun 17

(Buku) Menggugat Negara: Rasionalitas Demokrasi, Ham dan Kebebasan

Diterbitkan oleh European Union dan PBHI
ISBN:979-97208-2-6
365 halaman
Buku ini menyajikan penjelajahan atas demokrasi dan hak asasi manusia, yang secara spesifik mengupas tentang pemasungan hak keebasan berekspresi di Indonesia.
Buku yang merupakan hasil studi regulasi PBHI, melihat pola pemasungan kebebasan berekspresi telah dilegitimasi oleh UU no. 9 tahun 1998, UU yang sejatinya dapat memberdayakan masyarakat justru malah sebaliknya hak-hak kebebasan tersebut dibelenggu.
Dilengkapi pula dengan monitoring PBHI terhadap beberapa kasus yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi yang menjadi dasar argumentasi PBHI dalam melakukan advokasi hak asasi manusia.
Karena itu, buku ini layak dijadikan bahan rujukan bagi aktivis, legislator, pengamat politik, mahasiswa untuk menyuarakan kebebasan berekspresi
Penulis: Emilianus Afandi Laggut, SH
Tim Peneliti: M. Sauqillah, Erasmus Cahyadi
Buku ini bisa dimiliki dengan mengganti ongkos cetak sebesar Rp. 20,000

Buku ini menyajikan penjelajahan atas demokrasi dan hak asasi manusia, yang secara spesifik mengupas tentang pemasungan hak keebasan berekspresi di Indonesia.

Buku yang merupakan hasil studi regulasi PBHI, melihat pola pemasungan kebebasan berekspresi telah dilegitimasi oleh UU no. 9 tahun 1998, UU yang sejatinya dapat memberdayakan masyarakat justru malah sebaliknya hak-hak kebebasan tersebut dibelenggu.

Dilengkapi pula dengan monitoring PBHI terhadap beberapa kasus yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi yang menjadi dasar argumentasi PBHI dalam melakukan advokasi hak asasi manusia.

Karena itu, buku ini layak dijadikan bahan rujukan bagi aktivis, legislator, pengamat politik, mahasiswa untuk menyuarakan kebebasan berekspresi

 

Penulis: Emilianus Afandi Laggut, SH

Tim Peneliti: M. Sauqillah, Erasmus Cahyadi

Diterbitkan oleh European Union dan PBHI

ISBN:979-97208-2-6

365 halaman

Karena Kami  tidak Mempublikasikakan secara Komesil, Bagi yang berminat silahkan hubungi PBHI

Print PDF

Pers Release

PerPPU No 2/2017 (Ormas), Kontra Reforma

Pemerintah menerbitkan PerPPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin, 10 Juli 2017 kemarin. Pemerintah berdalih, bahwa PerPPU “Ormas” ini ...

Administrator | Friday, 14 July 2017

READMORE

PBHI mendesak Negara (POLRI) untuk memb

Iwan Mulyadi, korban lumpuh permanen akibat kena tembak oleh anggota Polri 2006 yang lalu. Masih belum menerima haknya. Iwan diberlakukan tak adil oleh Negaranya. 14 Agustus 2007 melalui PN Pasaman ...

Administrator | Monday, 19 December 2016

READMORE

POLRI Ubah Kebebasan Jadi Makar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan aparat Bareskrim Polri dan Polda yang menangkap dan menahan 10 aktivis politik pada 2 Desember 2016, yaitu Adityawarman Thaha, ...

Administrator | Thursday, 8 December 2016

READMORE

Pseudo-Penegakan Hukum Lingkungan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ...

Administrator | Monday, 25 July 2016

READMORE

More in: Pers Release

-
+
1

 ©2011 erHarvest All rights reserved.